ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS

Taufik A Rahim

Abstract


Kajian Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas kondisi kehidupan sosial politik masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional, dalam kerangka kekhususan Aceh. Sebagai landasan aturan serta hukum berdasarkan kesepahaman perjanjian damai (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan lebih lanjut diatur melalui qanun, merupakan norma dan aturan hukum kebijakan politik di Aceh. Ini berdasarkan pada kebijakan politik yang merupakan kepentingan untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam dimensi kehidupan lainnya. Kemudian berkembang menuju kepada kepentingan politik dan lain-lain, masalah ini merupakan kebijakan untuk memperkuat integrasi di Aceh. Dalam hal ini hasil kajian ini mendapatkan bahwa politik identitas merupakan kunci untuk fenomena politik baru dalam demokrasi rasional, kemudian menjadi landasan politik Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) untuk meningkatkan peranan strategis dalam meningkatkan kesjahteraan masyarakat Aceh, terutama dalam usaha untuk memperkuat kekuasaan politik (political power) dalam kebijakan politik lokal Aceh. Demikian juga, identitas politik memberikan ruang untuk berintegrasi dengan cara meningkatkan aktivitas dan memperkukuh politik identitas hubungan masyarakat dengan pemimpin Aceh. Aktivitas politik dalam konteks politik identitas ini mempertegas kekhususan Aceh kearah kondisi menciptakan integrasi dan kejayaan Pemerintahan Aceh secara politik.

Keywords


Politik; Identitas; Aceh

Full Text:

PDF

References


Barrett, Stanley. 1996. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method. Toronto: Toronto University Press.

Bax, Mart. 1976. Harpstring and Confession: Machine Style Politics in The Irish Republic. Van Gorcum: Amsterdam.

Bayley, F. G. 1970. Strategems and Spoils: A Social Anthropology of Politics. Oxford: Basil Blackwell.

Beyne, K.V. 1985. Political Parties in Wester Democracies. Aldershot: Gower.

Boissevian, Jeremy. 1978. Friends of friends: Network, Manipulation and Coalitions. Oxford: Basil Backwell.

Durkheim, Emile. 1950. The Rules of Sociological Method. Chicago: University Chicago Press.

Durkheim, Emile. 1960. The Division of Labour in Society. New York: Free Press.

Fisher, J. 1994. Is The Iron Law of Oligharchy Rusting Away in The Third World?. World Development 22 (2), 129-143.

Grainger, G.W. 1958. Oligarchy in The British Community Party. The British Journal of Sociology 9 (2), 143-158.

Huntington Cairns. 1959. The Community as The Legal Order. Dalam Carl J. Frederick (ed), Community. New York: The Liberal Arts Press. Inc.

Klingemann, H., Hofferbert, R.I. & Budges, I. 1994. Parties, Policies, and Democracy. Boulder: Westview Press.

Rodee,Carlton C, Christol, Carl Q, Anderson, James T, and Greene, Thomas H. 1983. Introduction to Political Science. New York: Mc.Graw-Hill. Inc.

Rohrschneider, R. 1994. How Iron is The Iron Law of Oligarchy? Robert Michels and The National Party Delegate in Eleven West European Countries. European Journal of Political Research 25, 207-238.

Poguntke, T. 1987. The Organization of Participatory Party – The German Greens. European Journal of Political Research 15, 609-633.

Pound, Roscoe. 1951. Justice According to Law. New Haven: Yale University Press.

Said, Edward W. 1996. Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in The Middle East Peace Process. New York: Vintage Books.

William and Marcedes. 2003. 2nd. Ed. Bandung. Pengantar Politik Internasional (Suatu Telaah Teoritis). Bandung: Sinar Baru.

--------- Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

--------- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; tentang Pemilihan Umum/Pemilu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.