PEMBANGUNAN HUKUM QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

Sulaiman Sulaiman, M Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Nellyana Roesa

Abstract


Artikel ini ingin mendalami pentingnya pembangunan hukum terkait kekosongan hukum tentang qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum, terutama qanun, untuk kemudian mendalami proses pembangunan hukum dalam konteks qanun gampong. Penggantian Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 telah menimbulkan masalah dalam pengaturan hukum, yakni pengaturan mengenai qanun gampong yang tidak ada lagi dasar hukumnya. Pengisian pengaturan kembali sangat penting dilakukan, dengan berangkat dari konsep pembangunan hukum. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera menyiapkan pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong sebagai bentuk dari pembinaan kepada pemerintah gampong. Pedoman ini sendiri juga akan sangat membantu proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.

Keywords


qanun gampong; pembangunan hukum; masalah hukum.

Full Text:

PDF

References


BPS, 2019, Statistik Aceh Besar, BPS, Jantho.

Budi Winarno, Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah, Dialogue JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari 2005.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Iskandar A. Gani, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.

Laica Marzuki, “Membangun UU yang Ideal”, Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Perundang-undangan Depkumham, Vol. 4 No. 2, Juni 2007.

Lia Sartika Putri, 2016, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 2 hlmn 161-176.

M. Adli dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa, Penelitian PNPB Unsyiah, Banda Aceh.

M. Hakim Nya’ Pha, Hukom Suloh dalam Masyarakat Aceh, Pidato Pengukuhan Guru Besar Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 1998.

Moh. Mahfud MD, 2006, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Philipus M. Hardjon, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rusdi Sufi, dkk, 2002, Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas & Walid Mustafa Sembiring, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol. 4 No. 2 hlmn 161-175.

Snouck Horgronje, Aceh di Mata Kolonial, Jilid 1, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.

Sulaiman Tripa, “Kebudayaan Persepektif Gampong”, Serambi Indonesia, 18 Juli 2002.

Sulaiman, 2012, Pembentukan Reusam Gampong di Kabupaten Piidie Jaya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58 Th. XIV, hlm. 449-463

Sulaiman, 2018, “Paradigma dalam Penelitian Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 hlm. 255-272.

T. Djuned, “Manajemen Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh”, Mon Mata No. 27, September 1997, Lembaga Penelitian Unsyiah.

Yoyon M Darusman, Susanto, Oksidelfa, Bastianus, Endi Arofa, 2021, “Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah”, Jurnal Abdimas Vol. 2 No. 1 hlmn 61-66.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.




DOI: https://doi.org/10.52626/jg.v4i2.124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by: Geuthèë Institute

Jalan Limpok - Cot Iri, Barona Jaya, Aceh - Indonesia

E-mail: jurnal@geutheeinstitute.com & jurnalgeuthee@gmail.com

Website: http://geutheeinstitute.com/


Jurnal Geuthèë : Penelitian Multidisiplin

ISSN Online: 2614 – 6096 .

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.